PASURUAN | SQUADNEWS.INFO- Beberapa aktivis yang tergabung dalam Perkumpulan Laskar Pecinta Alam Pasuruan Raya (LPAPR), LSM P-MDM, dan LSM M-BARA serta LSM PENJARA Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di wilayah Pasuruan, Jalan Panglima Sudirman No 5, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, pada Senin (21/07/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.
Aksi tersebut menyoroti dugaan penyimpangan dalam sistem pembiayaan pendidikan, khususnya terkait pengadaan seragam, di SMA Negeri Taruna Madani.
Massa aksi menuntut agar pihak berwenang segera melakukan penelitian dan mengkaji ulang proses pengadaan seragam, mengaudit biaya pembelian seragam untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta mencopot Kepala SMA Negeri Taruna Madani dari jabatannya.
Ketua Umum DPP LSM M-BARA, Saiful, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini hanyalah awal dari gelombang protes yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
"Kami akan melakukan aksi demo setiap hari Senin jika tidak ada klarifikasi terbuka dari pihak sekolah terkait dugaan penjualan seragam," ujarnya.
"Kalau tidak ada klarifikasi terbuka dari pihak sekolah, kami akan turun ke jalan setiap hari Senin. Kami tidak akan berhenti sampai publik tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tambahnya
Sekjen DPP LSM M-BARA, Mudrik Maulana, mengecam keras sikap tertutup pihak sekolah SMA Taruna Madani yang menolak permintaan audiensi masyarakat. "Kami menduga ada potensi penyimpangan dalam sistem pembiayaan pendidikan di SMA Taruna. Tiap tahun, wali murid dibebani biaya puluhan juta rupiah tanpa kejelasan pos anggaran. Kami minta transparansi, bukan pembungkaman," lantang Mudrik.
Sikap tertutup pihak sekolah SMA Taruna Madani yang menolak surat audiensi secara resmi dianggap sebagai bentuk arogansi lembaga pendidikan. Dengan menolak dialog, pihak sekolah dianggap telah memaksa LSM M-BARA untuk menyuarakan kebenaran di jalanan. Pernyataan ini menunjukkan keprihatinan LSM M-BARA terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah dan komitmen mereka untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Pasuruan terpaksa dibubarkan karena Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) tidak ada di tempat. Namun, aksi demo ini akan dilanjutkan pada hari Senin berikutnya dengan massa yang lebih besar.
Setelah pembubaran aksi demo, rombongan pendemo bergerak menuju Polres Pasuruan untuk melaporkan dugaan penyimpangan di SMA Negeri Taruna Madani. Langkah ini menunjukkan keseriusan dan komitmen LSM M-BARA dan LPAPR untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan menuntut transparansi dalam pengelolaan biaya pendidikan. ( tim)
